Showing posts with label Zakat. Show all posts

gravatar

EKONOMI KESEJAHTERAAN SYARIAH

.1.    Pengertian Ekonomi Kesejahteraan Konvensional dan Ekonomi Kesejahteraan Syariah.
1.1.1. Pengertian Ekonomi Kesejahteraan Konvensional
Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu (O’Connel, 1982). Ekonomi kesejahteraan adalah kerangka kerja yang digunakan oleh sebagian besar ekonom publik untuk mengevaluasi penghasilan yang diinginkan masyarakat (Rosen, 2005:99). Ekonomi kesejahteraan menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan pembuat kebijakan dalam alokasi sumberdaya (Besley, 2002). Definisi ini merupakan seperangkat alokasi nilai guna (utility) yang dapat dicapai dalam suatu subyek masyarakat terhadap kendala dari citarasa dan teknologi.
Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat.Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu, sebagai lawan kelompok, komunitas, atau masyarakat sebab ekonomi kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar  pengukuran. Ekonomi kesejahteraan juga berasumsi bahwa individu merupakan hakim terbaik bagi kesejahteraan mereka sendiri, yaitu orang-orang akan menyukai kesejahteraan lebih besar daripada kesejahteraan lebih kecil, dan kesejahteraan itu dapat diukur baik dalam terminologi yang moneter atau sebagai suatu preferensi yang relatif.
Kesejahteraan sosial mengacu pada keseluruhan status nilai guna bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah sering didefinisikan sebagai penjumlahan dari kesejahteraan semua individu di masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur baik secara kardinal yang dalam dollar (rupiah) atau “utils”, atau diukur secara ordinal dalam terminology nilai guna yang relatif. Metoda kardinal adalah jarang digunakan sekarang ini oleh karena permasalahan agregat yang membuat ketelitian dari metoda tersebut diragukan. Ada dua sisi dari ekonomi kesejahteraan, yaitu efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Efisiensi ekonomi adalah positif lebih luas dan berhadapan dengan " ukuran dari kue". Distribusi Pendapatan adalah jauh lebih normatif dan berhadapan dengan " pembagian atas kue".
1.1.2. Pengertian Ekonomi Kesejahteraan Syariah
Ekonomi kesejahteraan konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Ekonomi kesejahteraan syariahbertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dengan demikian ekonomi kesejahteraan syariah mempunyai konsep lebih komprehensif (Mannan, 1970:358).
Ekonomi kesejahteraan syariah dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Tujuan mendorong kesejahteraan manusia akan membantu menyediakan suatu arah yang tegas baik bagi pembahasan teoritis maupun resep kebijakan (Chapra, 2001:108).
1.2.    Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Konvensional dan Ekonomi Kesejahteraan Syariah.
1.2.1. Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Konvensional
Ada dua pendekatan yang dapat diambil terhadap ekonomi kesejahteraan, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan  ekonomi kesejahteraan yang baru. Pendekatan Neo-klasiktelah dikembangkan oleh Pigou, Bentham, Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall. Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itumenyediakan peningkatan yang semakin kecil  dalam nilai guna (diminishing marginal utility). Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebutmemungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu.
Pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru didasarkan pada yang dikerjaan oleh Pareto, Hicks, Kaldor, Boulding, Arrow, Robbin, Scitovsky, Galbrairh dan Sen). Pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru dengan tegas mengenalkan perbedaan antara bagian efisiensi dari disiplin dan bagian distribusi serta memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Pertanyaan dari efisiensi ditaksir dengan ukuran-ukuran seperti efisiensi Pareto dan uji kompensasi Kaldor-Hicks, sedangkan pertanyaan dari distribusi pendapatan dicakup di dalamspesifikasi fungsi kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, efisiensi tidak perlu memerlukan ukuran kardinal nilai guna, nilai guna ordinal adalah cukup untuk analisis ini. Banyak titik-tolak pemikiran ekonomi dapat diambil untuk membahas masalah welfare (kemakmuran) dan welfare economics (ilmu ekonomi yang berorientasi kemakmuran). The American Economics Association yang menempatkan Kenneth Boulding sebagai salah satu pemikir ekonomi konpemtorer pada waktu itu, bersejajaran dengan tokoh-tokoh lain seperti John Kenneth Galbraith, ragnar Nurkse, Paul A. Samuelson, Wassly Lointief, Mozez Abramoritz, Andreas Papandreou, Norman Buchanan, Paul Baran dan Milton Friedman. Lebih dari setengah abad yang lalu, Howard S. Ellis dari University of California, Berkeley selaku editor menerbitkan buku A Survey of Contemporary Economic I (Homewood: Irwin, 1949) yang disponsori oleh The American Economics II terbit pula dengan editor Prof. Bernard F. Haley dari Stanford University (Homewood: Irwin 1952), yang juga disponsori oleh the American Economics Association. Kedua jilid buku ini sebagai kesatuan boleh dibilang merupakan karya monumental dalam pemikiran ekonomi. Setengah abad yang lalu itu masih dengan tegas dikatakan oleh Kenneth Boulding bahwa the subject matter of welfare economic, berbeda dengan lain-lain bentuk welfare, harus didekati dari konsep harta atau “riches” ekonomi. Dengan pendekatannya ini ia lebih lanjut memperkukuhkan konsepsi yang telah dikenal sebagai “social optimum”, yaitu Paretian optimality (optimalitas ala Pareto dan Edgeworth), di manaeconomics efficiency mencapai social optimum bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung (better-off) tanpa membuat orang lain merugi (worse-off). Dalam pada itu pemborosan (dalam konsepsi social optimum ini) masih terjadi bila seseorng masih bisa menolong orang lain tanpa merugi. Apa yang dikemukakan Boulding ini, dalam kaitan Vilfredo Pareto dan Francis Edgeworth, Alfried Marshall dan A.C. Pigou, pada dasarnya adalah “old utilitarian” dan tidak terlepas dari mekanisme perfect competition dalam pasar. Welfaredan competition menjadi dua sejoli diangkat di sini sebagai paradigma klasikal oleh kaum Smithian. Inilah “old welfare economics” yang berdasar pada utilitas, berorientasi harta atau kekayaan ekonomi individu dan self-interest maximizalition, yang menegaskan tercapainya Pareto efficiency. Dengan demikian “social optimum” semacam ini menggambarkan berlakunya institusi ekonomi berdasar paham individualisme dan liberalisme ekonomi (Swasono,2005).

gravatar

ZAKAT DAN PERANAN NEGARA

Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Disajikan Oleh;
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

1.    para ulama dan fuqoha di dunia islam mendefinisikan zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Dalam konteks negara modern seperti yang kita alami sekarang, zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. perkataan zakat yang disebut dalam Al-quran sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan shalat, dalam logika fikih menunjukkan betapa penting dan strategisnya peranan zakat dalam kehidupan umat islam.
2.    zakat yang dipadang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah negara. Dengan demikian, permasalahan dalam dunia islam bukanlah sekedar bagaimana cara menghimpun dan menyalurkan zakat kepada yang berhak, tetapi lebih jauh mencakup upaya sistemisasi untuk mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam pengembangan  masyarakat dan negara.
3.    dalam khasanah pemikiran hukum islam, ada pendapat seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan islam, tapi ada juga yang berpendapat  lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepad amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independet di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta dibawah pengawasan pemerintah. Namun jika kita menggali sejarah zakat dan pajak. Pada zaman Rasullulah dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.
4.    menurut ajaran islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebgai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Pengelolaan dibawah  otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain.
5.    meski indonesia bukan negara islam yang secara formal memberlakukan syariah islam, namun ada keterlibatan negara dalam batas tertentu untuk menfasilitasi umat islam melaksanankan ajaran agamanya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 29, dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaann tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Jaminan tersebut bukannya jaminan yang bersifat pasif, melainkan jaminan yang bersifat aktif, dimana negara berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksanannya kewajiban beribadah menurut agama. Menurut almarhum Prof. Mr. Hazairin, ahli hukum terkemuka indonesia asal minangkabau Sumatra Barat, dalam bukunya Demokrasi Pancasila (1983), syariah islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama islam dan merupakan norma abadi yang berasal dari Allah itu, dapat dibagi dalam tiga kategori. Kategori pertama, adalah syariat yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum zakat, dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara, kategori kedua adalah norma abadi yang memuat syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya seperti shalat dan puasa. Pelaksanaan syariah ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. Kategori ketiga adalah syariah yangmengandung tuntunan hidup keruhaniaan (iman) dan kesusilaan (akhlak). Syariah dalamkategori ini tidak memerlukan bantuan negara untuk menjalankananya.
6.    untuk menfasilitasi kewajiban berzakat bagiu umat islam di  indonesia, pemerintah telahmenerbitkan undang-undang pengelolaan zakat (Undang-undang No 38 Tahun 1999) Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindunagn , pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Peengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberi peluang kepasda amilzakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Mentri Agama. Undang-undang negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat. Sedangkan hukum zakat tetapimengikuti ketentuan syariah sesuai dengan Al-quran dan sunnah.
7.    upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legeslatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakatsecara merata. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi dimana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat. Penataan lembaga zakat harus dilihat dari dua skala yang berbeda tetapi salingberkaitan satu sama lain. Pertama bagianyang dapat dilakukan sendiri opleh lembaga amil zakat yaitu hal-hal yang bersifat teknis dan mikro. Kedua bagian yang berada dalam zona kebijakan pemerintah yaituhal-hal yangbersiat fundamental dan makro. Penataan pada hal-hal yang fundamental dan makro yang menjadi kewenangan pemerinatah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik tidak bermaksud mengurangi atau mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Tetapi adalah untuk mewujudkan persatuan sistem dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional dan daerah, sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pembagungan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.
8.    pada akhirnya kita harus melakukan berbagai upaya agar zakat benar-benar membudaya di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa-bangsa di kawasan asia tenggara. Budaya zakat terkai d dengan etos kerja danketekunan mgusahakan rezki yang hala,pada soisi lain, kemajuan pengelolaan zakat mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan ekonomi danpendapat masyarakat yang terukur dari sisi tangung jawab sosial orang-orang kaya terhadap kaum dhuafa. Budaya zakat juga mempunyai korelasi positif dengan keseimbangan perekonomian dalam negara. Sulit dibayangkan sebuh negara yang dihuni oleh penduduk mengalami jurang kesenjangan kemiskinan jika warga negaranya yang beragama islam adalah orang-orang yang sadar dan taat menunaikan zakat.