Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
Jakarta - 1. Jika kantor saya menerbitkan invoice dan Faktur Pajak atas tagihan jasa pada Desember 2008, sedangkan sampai akhir Februari 2009 oleh customer belum dibayar dan belum di berikan bukti potongnya, apakah bukti potong (pph-23) atas penjualan Desember 2008 bisa di kreditkan untuk laporan pajak tahun berikutnya (tahun buku 2009)?
2. Jika Faktur Pajak saya dalam mata uang USD untuk dasar pemotongan PPh-23 apakah berdasarkan kurs saat Faktur Pajak di terbitkan atas saat pembayaran ? Apakah ada dasar hukumnya ? Terima kasih banyak atas jawabannya.
Jawaban:
Pasal 28 ayat (1) butir c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa :
"Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23."
Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) butir c tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang saudara terima di tahun 2009 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk tahun pajak 2009 dimana terjadi pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.
Adapun mengenai kurs yang digunakan untuk menentukan besarnya dasar pengenaan pajak (DPP) atas pemotongan PPh Pasal 23 adalah kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pemotongan/pemungutan pajak, yaitu tanggal sebagaimana tercantum dalam Bukti Potong.
Sekian jawaban kami.
Maria Noviana- Supervisor PB&Co (pbc/qom)
2. Jika Faktur Pajak saya dalam mata uang USD untuk dasar pemotongan PPh-23 apakah berdasarkan kurs saat Faktur Pajak di terbitkan atas saat pembayaran ? Apakah ada dasar hukumnya ? Terima kasih banyak atas jawabannya.
Jawaban:
Pasal 28 ayat (1) butir c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa :
"Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23."
Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) butir c tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang saudara terima di tahun 2009 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk tahun pajak 2009 dimana terjadi pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.
Adapun mengenai kurs yang digunakan untuk menentukan besarnya dasar pengenaan pajak (DPP) atas pemotongan PPh Pasal 23 adalah kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pemotongan/pemungutan pajak, yaitu tanggal sebagaimana tercantum dalam Bukti Potong.
Sekian jawaban kami.
Maria Noviana- Supervisor PB&Co (pbc/qom)
sumber:www.detik.com
